Senin, 12 Juni 2017

Otonomi 1


Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harafiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dar kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan Namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.
Implementasi POLTANAS
Implementasi berarti penerapan. Jadi implementasi politik strategi nasional (POLTANAS) adalah :
  •  Implementasi di bidang hukum
1. Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam penegakkan hukum.
2.      Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu.
3.    Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, serta menghargai hak asasi manusia.
4.    Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum.
5.  Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak lainnya.
  •  Implementasi di bidang ekonomi
1.  Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya stuktur pasar monopoli yang merugikan rakyat.
2.      Mengoptimalkan peran pemerintah dalam menyempurnakan pasar.
3.      Mengembangkan perekonomian berorientasi global.
4.      Mengelola kebijakan mikro dan makro secara terkordinasi dan sinergis.
5.      Mengembangkan pasar modal.
  •   Implementasi di bidang politik
1.      Mengembangkan sistem politik nasional yang demokratis dan terbuka.
2.      Meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat sedini mungkin.
3.      Menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif.
4.      Meningkatkan peran badan dan lembaga hukum negara secara efektif dan bersinergisa dengan tujuan nasional.
5.      Menyelenggarakan pemilihan umum secara transparan, terbuka, jujur, adil, bebas, dan tidak ada unsur pemaksaan dan KKN.
  •   Implementasi di bidang politik luar negeri
  •   Implementasi di bidang penyelenggaraan negara
  •   Implementasi di bidang komunikasi, informasi, dan media massa
Keberhasilan Politik Strategi Nasional
Keberhasilan ketahanan nasional bangsa Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor. Kondisi kehidupan nasional merupakan suatu pencerminan dari ketahanan nasional yang mencakup aspek-aspek yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga ketahanan nasional adalah suatu kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi oleh landasan idil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nasional.

TERIMA KASIH




Politik dan Sistem Nasional


Penyusunan Politik Nasional
Begitu banyak ancaman yang dapat membahayakan keutuhan NKRI harus selalu meningkatkan kewaspadaan kita terhadap segala bentuk ancaman yang mengarah kepada keutuhan NKRI. Dalam hal ini negara Indonesia harus memiliki strategi yang jitu dan andal untuk mengantisipasi sekaligus menyelesaikan setiap ancaman dan gangguan yang mengancam keutuhan NKRI. Keutuhan NKRI tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun rakyat sebagai bagian dari NKRI juga harus mampu bertanggung jawab dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
1.      Stategi dalam menghadapi ancaman militer
Dalam Departemen Pertahanan tahun 2003 diungkapkan, bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu kekuatan nasional negara yang disiapkan untuk menghadapi ancaman yang berbentuk kekuatan militer. Dalam tugasnya, TNI melaksanankan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMP adalah opersai militer dalam menghadapi kekuatan militer negara lawan, baik berupa invasi , agresi, maupun imfiltrasi. Sedangkan OMSP adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk tugas-tugas lain seperti melawan pembrontakan bersenjata gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan, tugas kemanusiaan, dan tugas perdamaian.
2.      Stategi dalam menghadapi ancaman non-militer
Ancaman non-militer meliputi berbagai bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Meskipun ancaman ini tidak bersifat seperti ancaman militer namun keberadaannya jika tidak diantisipasi dan tidak diselesaikan mampu menjadi ancaman keutuhan NKRI.
Stratifikasi Politik Nasional
  • ·         Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
Tingkat kebijakan puncak termasuk dalam kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan cakupannya yaitu penentuan Undang-Undang Dasar yang menitikberatkan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan harapan nasional berdasarkan falsafah pancasila dan UUD 1945.
  • ·         Tingkat Penentu Kebijakan Umum
Tingkat kebijakan umum merupakan suatu tingkat kebijakan yang berada dibawah tingkat kebijakan puncak, yang ruang lingkupnya menyeluruh secara nasional dan bahasannya mengenai permasalahan-permasalahan makro strategi.
  • ·         Tingkat Penentu Kebijakan Khusus
Tingkat penentu kebijakan khusus merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama didalam suatu pemerintah. Kebijakan tersebut merupakan suatu penjabaran terhadap kebijakan umum dengan tujuan untuk merumuskan strategi, administrasi, sistem serta prosedur didalam bidang tersebut.
  • ·         Tingkat Penentu Kebijakan Teknis
Kebijakan teknis meliputi kebijakan didalam suatu ruang dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik berguna dalam mengimplementasikan suatau rencana, program dan kegiatan.
  • ·         Tingkat Penentu Kebijakan diDaerah
Wewenang dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat disuatu daerah berada ditangan gubernur yang memiliki kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing.
Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional
Ø  Politik Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan nasional sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.
Ø  Manajemen Nasional
Manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksaan, pelaksanaan kebijaksanaan, dan penilaian hasil kebijaksanaan terhadap berbagai kebijaksanaan nasional.

TERIMA KASIH

Selasa, 02 Mei 2017

Politik dan Strategi Nasional 1




Pengertian Politik dan Strategi Nasional

Pengertian Politik
Politik adalah pembentuk kekuasaan dalam masyarakat dalam membuat suatu keputusan untuk negara. Politik juga diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan nonkonstitusional. Kata politik berasal dari bahasa Belanda “politiek” dan bahasa inggris “politics”.
Adapun lembaga-lembaga politik yang berarti seperangkat norma yang melaksanakan dan memiliki kekuasaan atau wewenang dalam suatu bidang yang khusus. Lembaga politik meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keamanan dan pertahanan nasional serta partai politik. Setiap lembaga memiliki ketua untuk mengatur lembaganya masing-masing.
Pengertian Strategi
Strategi nasional adalah perencanaan dan memutuskan sesuatu untuk kepentingan negara. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani strategos. Politik dan strategi pertahanan nasional harus berjalan selaras. Strategi nasional dirancang untuk kepentingan negara tersebut. Setiap strategi masing-masing negara berbeda karena kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai salah satu negara berdaulat dan bermatabat, tentunya Indonesia harus memiliki strategi yang dapat menjamin tercapainya segala kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional menciptakan masyarakat adil dan makmur.
Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Penyusunan politik dan strategi nasional adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini penting karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
Penyusunan politik dan strategi nasional telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR,DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group).


TERIMA KASIH

Ketahanan Nasional 3




Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional pada Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
1.     Aspek Ideologi
Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Secara teoretis, suatu ideologi bersumber pada suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.
2.     Aspek Politik
Politik berasal dari kata Politics atau Policy. Politik mengandung makna kekuasaan (pemerintahaan) atau juga kebijaksanaan. Pemahaman itu berlaku di Indonesia dengan tidak memisahkan antara politics dan policy sehingga menganut satu paham yaitu politik. Hubungan tersebut tercermin dalam fungsi pemerintah negara sebagai penentu kebijaksanaan serta sebagai aspirasi masyarakat sebagai tujuan yang akan diwujudkan agar kebijaksanaan pemerintahan negara harus serasi dan selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.
3.      Aspek Ekonomi
Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara akan memberi corak dan warna terhadap kehidupan perekonomiaan dari negara itu.
4.      Aspek Sosial Budaya
Istilah sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia yaitu segi sosial dimana manusia demi kelangsungan hidupnya harus mengadakan kerjasama dengan manusia lainnya. Sementara itu segi budaya merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup dalam tingkah laku.
5.      Aspek Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem pertahanan dan keamanan dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pertahanan dan keamanan dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat diseluruh bidang nasional secara terintegasi dan terkoordinasi, yang diadakan oleh pemerintah dan negara Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai inti pelaksana. 

Keberhasilan Utama Ketahanan Nasional Indonesia
Keberhasilan utama ketahanan nasional indonesia adalah kesejahteraan dan keamanan karena kesejahteraan dan keamanan adalah dua aspek dari Ketahanan Nasional yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Sebab itu mengusahakan terwujudnya ketahanan nasional hakikatnya merupakan satu proses membentuk kesejahteraan dan keamanan buat negara dan bangsa. Ada kalanya bangsa berada dalam tingkat perjuangan yang memerlukan titik berat pada kesejahteraan, sedangkan pada tingkat perjuangan lain mungkin jugatitik berat harus pada keamanan.
Namun sekalipun titik berat diletakkan pada satu aspek, aspek yang lain tidak boleh hilang sama sekali. Sebab kalau salah satu aspek sama sekali tidak diperhatikan, Ketahanan Nasional akan sama dengan nol atau tidak ada Ketahanan Nasional. Paling baik adalah kalau kita dapat membentuk kondisi harmonis antara Kesejahteraan dan Keamanan meskipun hal itu tidak mudah tercapai.


TERIMA KASIH