Politik dan Sistem Nasional

Penyusunan Politik Nasional

Begitu banyak ancaman yang dapat membahayakan keutuhan NKRI harus selalu meningkatkan kewaspadaan kita terhadap segala bentuk ancaman yang mengarah kepada keutuhan NKRI. Dalam hal ini negara Indonesia harus memiliki strategi yang jitu dan andal untuk mengantisipasi sekaligus menyelesaikan setiap ancaman dan gangguan yang mengancam keutuhan NKRI. Keutuhan NKRI tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun rakyat sebagai bagian dari NKRI juga harus mampu bertanggung jawab dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

1.      Stategi dalam menghadapi ancaman militer

Dalam Departemen Pertahanan tahun 2003 diungkapkan, bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu kekuatan nasional negara yang disiapkan untuk menghadapi ancaman yang berbentuk kekuatan militer. Dalam tugasnya, TNI melaksanankan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMP adalah opersai militer dalam menghadapi kekuatan militer negara lawan, baik berupa invasi , agresi, maupun imfiltrasi. Sedangkan OMSP adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk tugas-tugas lain seperti melawan pembrontakan bersenjata gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan, tugas kemanusiaan, dan tugas perdamaian.

2.      Stategi dalam menghadapi ancaman non-militer

Ancaman non-militer meliputi berbagai bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Meskipun ancaman ini tidak bersifat seperti ancaman militer namun keberadaannya jika tidak diantisipasi dan tidak diselesaikan mampu menjadi ancaman keutuhan NKRI.

Stratifikasi Politik Nasional

• ·         Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

Tingkat kebijakan puncak termasuk dalam kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan cakupannya yaitu penentuan Undang-Undang Dasar yang menitikberatkan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan harapan nasional berdasarkan falsafah pancasila dan UUD 1945.

• ·         Tingkat Penentu Kebijakan Umum

Tingkat kebijakan umum merupakan suatu tingkat kebijakan yang berada dibawah tingkat kebijakan puncak, yang ruang lingkupnya menyeluruh secara nasional dan bahasannya mengenai permasalahan-permasalahan makro strategi.

• ·         Tingkat Penentu Kebijakan Khusus

Tingkat penentu kebijakan khusus merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama didalam suatu pemerintah. Kebijakan tersebut merupakan suatu penjabaran terhadap kebijakan umum dengan tujuan untuk merumuskan strategi, administrasi, sistem serta prosedur didalam bidang tersebut.

• ·         Tingkat Penentu Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis meliputi kebijakan didalam suatu ruang dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik berguna dalam mengimplementasikan suatau rencana, program dan kegiatan.

• ·         Tingkat Penentu Kebijakan diDaerah

Wewenang dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat disuatu daerah berada ditangan gubernur yang memiliki kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing.

Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional

Ø  Politik Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan nasional sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Ø  Manajemen Nasional

Manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksaan, pelaksanaan kebijaksanaan, dan penilaian hasil kebijaksanaan terhadap berbagai kebijaksanaan nasional.

TERIMA KASIH